Mas Software Akuntansi membahas mengenai apa itu PPh Pasal 21. Simak artikelnya dibawah ini.

Apa Itu PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 adalah cara pelunasan PPh dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi sehubungan dengan pekerjaan dan jasa.

Pemotong PPh Pasal 21

  • pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, cabang, perwakilan dalam melakukan administrasi terkait pembayaran gaji, tunjangan, dan pembayaran lain.
  • bendahara pemerintah yang membayarkan gaji, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan
  • dana pension dan badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja
  • orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
  • penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lain yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.

 

Subjek PPh Pasal 21

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan:

  • pegawai
  • penerima uang pesangon, pension, tunjangan hari tua.
  • bukan pegawai yang menerima penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa
  • anggota dewan komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama
  • peserta kegiatan yang menerima penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan

 

Bukan Subjek PPh Pasal 21

  • pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat dengan syarat bukan WNI dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar pekerjaannya tersebut,
  • pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan WNI dan tidak menjalankan usaha untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

 

Objek PPh Pasal 21

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 sebagai berikut :

  • penghasilan yang diterima pegawai tetap,
  • penghasilan yang diterima penerima pensiun
  • penghasilan berupa uang pesangon, tunjangan hari tua,
  • penghasilan pegawai tidak tetap
  • imbalan kepada bukan pegawai berupa komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan
  • imbalan kepada peserta kegiatan berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan
  • penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima mantan pegawai
  • penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai

 

Bukan Objek PPh Pasal 21

  • pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa
  • iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan,
  • zakat yang diterima orang pribadi yang berhak dari lembaga zakat yang disahkan pemerintah
  • beasiswa, yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

 

Tarif Pemotongan PPh Pasal 21

tarifpph21

 

Demikian artikel kali ini, semoga bermanfaat & salam sukses!

Sumber : menteri keuangan.