Mas Software Akuntansi kali ini membahas mengenai pajak bisnis online. Simak artikelnya berikut.

Di zaman modern ini telah banyak perubahan yang telah terjadi. Bahkan dari segi perdagangan juga sudah berkembang pesat. Jika dahulu kita biasanya hanya bisa membeli barang dengan datang ke tempat maka kini Anda tidak perlu repot-repot datang ke tempat untuk berbelanja. Anda dapat melakukan transaksi jual beli online melalui internet. Namun, apakah transaksi online didunia maya berlaku yang namanya sistem perpajakan? Yuk, kita simak artikelnya sebagai berikut.

Potensi Pajak atas Transaksi Online

Sejak 1 Januari 2014, Pemerintah telah menetapkan aturan mengenai batasan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yaitu pengusaha yang omzetnya mencapai Rp 4,8 miliar. Oleh karena itu, pelaku usaha termasuk pebisnis online yang omzetnya mencapai 4,8 miliar , wajib memungut PPN atas setiap transaksinya. Namun belum diketahui apakah untuk setiap transaksi online oleh pengusaha e-commerce termasuk dalam kategori PKP yang memungut PPN dan menyetorkan ke kas Negara.

Saat ini, pajak bisnis online juga tengah menjadi perbincangan hangat oleh media. Berdasarkan sumber yang saya kutip dari detik, untuk bisnis online sendiri masih belum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga Pajak Penghasilan (PPh). Pemerintah masih membahas mengenai rencana pengenaan pajak bisnis online (e-commerce). Rencananya setiap transaksi online akan dikenakan pajak kepada pembeli. Pajak dikumpulkan oleh pebisnis dan disetorkan kepada Ditjen Pajak.

Demikian artikel kali ini. Semoga bermanfaat & salam sukses!