Sebelumnya kita telah banyak membahas mengenai artikel software akuntansi maka untuk artikel kali ini saya akan membahas mengenai bentuk kebijakan makro ekonomi. Kebijakan-kebijakan makro ekonomi dibedakan menjadi tiga bentuk kebijakan :

  • Kebijakan fiskal
  • Kebijakan moneter
  • Kebijakan segi penawaran

 

Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Menurut pandangan Keynes, kebijakan fiskal adalah sangat penting untuk mengatasi pengangguran yang relatif serius. Melalui kebijakan fiskal pengeluaran agregat dapat ditambah dan langkah ini akan menaikkan pendapatan nasional dan tingkat penggunaan tenaga kerja. Di bidang perpajakan langkah yang perlu dilaksanakan adalah mengurangi pajak pendapatan. Pengurangan pajak ini akan menambah kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa dan akan meningkatkan pengeluaran agregat. Seterusnya pengeluaran agregat dapat lebih ditingkatkan lagi dengan cara menaikkan pengeluaran pemerintah untuk membeli barang dan jasa yang diperlukannya maupun untuk menambah investasi pemerintah.

Dalam masa inflasi atau pada ketika kegiatan ekonomi telah mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dan kenaikan harga-harga sudah semakin pesat, langkah sebaliknya harus dijalankan, yaitu pajak dinaikkan dan pengeluaran pemerintah dikurangi. Langkah ini akan menurunkan pengeluaran agregat dan tekanan inflasi dapat dikurangi.

Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mempengaruhi (mengubah) penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah suku bunga, dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat.

Salah satu komponen dari pengeluaran agregat adalah penanaman modal (investasi) oleh perusahaan-perusahaan. Suku bunga yang tinggi akan mengurangi penanaman modal dan apabila suku bunga rendah lebih banyak penawaran modal akan dilakukan. Dengan demikian salah satu cara yang dapat dijalankan pemerintah untuk mempengaruhi pengeluaran agregat ialah dengan mempengaruhi penanaman modal. Apabila pengangguran berlaku dalam perekonomian, pengeluaran agregat perlu ditambah untuk mengurangi pengangguran. Menurunkan suku bunga untuk menggalakkan pertambahan penanaman modal adalah salah satu cara untu mencapai tujuan tersebut. Tujuan ini dapat dicapai pemerintah dengan menjalankan kebijakan moneter.

Menurut pandangan Keynes suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Bank Sentral (di Indonesia adalah Bank Indonesia) dapat mempengaruhi penawaran uang. Melalui alat-alat dalam kebijakan moneter pemerintah dapat menambah penawaran uang. Ceteris paribus, pertambahan ini akan menurunkan suku bunga. Dengan penurunan suku bunga tersebut diharapkan penanaman modal akan bertambah dan ini akan meningkatkan pengeluaran agregat. Sebagai implikasi dari perubahan ini kegiatan ekonomi akan meningkat dan pengangguran menurun. Dalam masa inflasi langkah sebaliknya perlu dilakukan, yaitu penawaran uang dikurangi untuk menaikkan suku bunga. Diharapkan langkah ini akan menurunkan investasi dan seterusnya pengeluaran agregat akan menurun. Hal ini akan mengurangi tekanan inflasi.

Kebijakan Segi Penawaran

Kebijakan-kebijakan fiskal dan moneter seperti yang diterangkan sebelum ini dapat dipandang sebagai kebijakan yang mempengaruhi pengeluaran agregat. Dengan demikian kebijakan fiskal dan moneter tersebut dapat dipandang sebagai kebijakan dari segi permintaan. Disamping melalui permintaan, kegiatan perekonomian Negara dapat pula dipengaruhi melalui segi penawaran. Kebijakan segi penawaran bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan-perusahaan sehingga dapat menawarkan barang-barangnya dengan harga yang lebih murah atau dengan mutu yang lebih baik.

Salah satu kebijakan segi penawaran adalah kebijakan pendapatan (incomes policy), yaitu langkah pemerintah yang bertujuan mengendalikan tuntutan kenaikan pendapatan pekerja. Tujuan ini dilaksanakan dengan berusaha mencegah kenaikan pendapatan yang berlebihan. Pemerintah akan melarang tuntutan kenaikan upah yang melebihi kenaikan produktivitas pekerja. Kebijakan seperti itu akan menghindari kenaikan biaya produksi yang berlebihan.

Kebijakan segi penawaran yang lain lebih menekankan kepada,

  • Meningkatkan kegairahan tenaga kerja untuk bekerja
  • Meningkatkan usaha para pengusaha untuk mempertinggi efisiensi kegiatan memproduksinya.

Kebijakan segi penawaran dapat dijalankan dengan cara mengembangkan infrastruktur dan peningkatan pelayanan pemerintah dalam mengembangkan kegiatan usaha sektor swasta. Infrastruktur yang lebih baik dan peraturan pemerintah yang kondusif kepada pengembangan sektor swasta sangat penting peranannya dalam mengembangkan kegiatan usaha swasta dan meningkatkan efisiensi kegiatan tersebut.

Demikian artikel kali ini, semoga bermanfaat & salam sukses!

Sadono Sukirno