fbpx

Apa Itu Faktur Pajak

Pembahasan artikel Mas Software Akuntansi hari ini adalah tentang apa itu Faktur Pajak.

Apa Itu Faktur Pajak?

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat PKP yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. PPN yang dipungut berfungsi sebagai pajak keluaran bagi penjual dan pajak masukan bagi pembeli.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) perlu memperhatikan tata cara pembuatan Faktur Pajak agar tidak dikenai sanksi perpajakan. Keterlambatan atau kekeliruan dalam pembuatan Faktur Pajak dapat dikenakan sanksi 2% dari DPP sesuai dengan Pasal 14 ayat 4 UU KUP.

Secara umum, Faktur Pajak dapat dibagi menjadi dua, yakni :

  • Faktur Pajak
  • Faktur Pajak Gabungan

 

Saat Pembuatan Faktur Pajak

  • Untuk meringankan beban administrasi wajib pajak, saat yang tepat untuk membuat Faktur Pajak adalah pada saat terutangnya pajak, yaitu pada saat penyerahan atau dalam hal pembayaran mendahului penyerahan maka Faktur Pajak dibuat pada saat pembayaran. Dengan peraturan ini, Wajib Pajak tidak perlu lagi membuat faktur penjualan (invoice) yang berbeda dengan Faktur Pajak.
  • Untuk membantu likuiditas Wajib Pajak, saat penyetoran PPN dan pelaporan SPT Masa PPN diperlonggar menjadi paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
  • Faktur Pajak Gabungan adalah Faktur Pajak yang harus dibuat paling lambat pada akhir bulan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

Untuk meringankan beban administrasi, PKP diperkenankan membuat Faktur Pajak gabungan paling lama pada akhir bulan penyerahan BKP atau JKP meskipun di dalam bulan penyerahan telah terjadi pembayaran baik sebagian maupun seluruhnya.

Penundaan Pembuatan Faktur Pajak

  • Dalam hal penjualan Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak yang pembayarannya belum diketahui, pembuatan faktur pajak bisa ditunda sampai akhir bulan berikutnya setelah penyerahan Barang kena Pajak atau Jasa kena Pajak. Dalam kaitan dengan saat pembuatan Faktur Pajak, makin lambat PKP membuat Faktur Pajak, maka akan lebih baik karena PKP tidak perlu menalangi pembayaran PPN
  • Berkaitan dengan hal ini, sebaiknya PKP dalam menentukan syarat pembayarannya yang ideal, yaitu tidak lebih 45 hari setelah penyerahan BKP atau JKP (penerbitan invoice). Jika pembayaran baru diterima PKP setelah lewat waktu 45 hari berarti bahwa PKP akan menalangi pembayaran PPN ke kas Negara.

 

NB :Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau kemampuan seseorang atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar.

Sumber : Chairil Anwar Pohan

By |2018-07-12T10:52:59+00:00May 3rd, 2016|Perpajakan|0 Comments

About the Author:

Jeffery Wunady
Jeffery telah mendalami bidang akuntansi dan penerapannya di dalam perusahaan sejak tahun 2010. Dia selalu mendorong perusahaan untuk mengimplementasikan komputerisasi akuntansi untuk membantu kesukseskan mereka.

Leave A Comment